Transformasi Ekonomi Nasional Digaungkan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin turut hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, yang berlangsung di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, pada 29 November 2024. Acara ini menjadi ajang strategis bagi pelaku industri, investor, dan dunia usaha dalam menyusun langkah bisnis di tengah dinamika ekonomi global.

Mengusung tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional", PTBI 2024 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah menteri, kepala daerah, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Baca juga: Polsek Pagutan Dan Dinas Perdagangan Gelar Olah TKP Pasca Kebakaran Pasar Pagesangan

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

"Sinergi, kolaborasi, dan persatuan adalah fondasi utama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju. Dengan stabilitas dan kebijakan yang inklusif, kita berada di jalur yang tepat menuju tahun emas 2045, " ujar Presiden Prabowo.

Baca juga: Hadiri Halalal Bi Halal, Musyafirin : Simpul Otonomi Daerah KSB Mulai Terlihat

Presiden juga menyoroti peran strategis sektor perbankan dalam mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Ia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dioptimalkan untuk mencetak sejarah sebagai negara maju.

Arah Kebijakan BI 2025: Stabilitas Makroekonomi dan Pertumbuhan Inklusif

Baca juga: Agun Gunandjar: Perlu Adanya Sinergi dan Kolaborasi antar Daerah untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan kebijakan strategis BI untuk tahun 2025, dengan fokus pada stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan inklusif. Perry menegaskan pentingnya bauran kebijakan moneter dan sistem pembayaran dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Salah satu langkah konkret adalah peningkatan insentif likuiditas makroprudensial dari Rp259 triliun menjadi Rp283 triliun mulai Januari 2025. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pembiayaan di sektor-sektor prioritas.

Baca juga: Gubernur NTB Akan Segera Bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di NTB

"Kami terus berkomitmen mendorong pertumbuhan kredit melalui kebijakan makroprudensial yang inklusif, " kata Perry.

Acara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan sinergi antara pemerintah, BI, dan pelaku usaha dalam memperkuat perekonomian nasional. Dengan stabilitas sebagai pondasi, Indonesia optimistis menghadapi tantangan global dan melangkah lebih dekat menuju status negara maju. (Adb) 

Baca juga: Ada Kepastian Hukum, Kementrian ESDM Optimis Capai Target Income Investasi Tahun 2022 Rp.71.85 Trilyun